Tempat tersebut adalah Puskesmas Pembantu Putat Jaya yang lebih dikenal masyarakat dengan Poli STD (Sex Transmitted Disease). Poli yang terletak di Jl. Kupang Gunung Barat IV No. 25 ini memang berada di tengah-tengah kawasan “lampu merah” yakni lokalisasi Jarak dan Dolly. Oleh karena itu, Poli ini dikhususkan kepada para WPS (Wanita Pekerja Seks) serta orang-orang yang memiliki risiko tinggi terjangkit Infeksi Menular Seksual (IMS) maupun HIV/AIDS, meskipun poli ini juga memberikan layanan umum seperti biasanya kepada masyarakat sekitar.

Ditopang diatas tanah seluas 9x12 m2, sedikitnya terdapat 1.409 WPS yang rutin memeriksakan diri di Poli STD ini. Menurut Kepala Puskesmas Putat Jaya dr. Hartati, keberadaan kawasan lokalisasi memang tidak lepas dari pengawasan kesehatan dari Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan masyarakat. “Dan salah satu Puskesmas yang memiliki tanggung jawab itu adalah Puskesmas Putat Jaya,” ujar dokter yang akrab disapa dr. Tati ini.

Sebagaimana diketahui, di Kota Surabaya terdapat empat Puskesmas yang memiliki pelayanan pemeriksaan HIV/AIDS maupun IMS. Keempat Puskesmas tersebut yakni Puskesmas Putat Jaya, Sememi, Dupak, dan Perak Timur. Selain Puskesmas Perak Timur, ketiga Puskesmas itu memiliki layanan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS karena berdasarkan karakteristik wilayah kerja mereka yang memang terdapat lokalisasi.

Namun berbeda dengan ketiga Puskesmas diatas, hanya Puskesmas Perak Timur yang wilayah kerjanya tidak memiliki lokalisasi, tetapi merupakan “pintu gerbang” Kota Surabaya dari Pelabuhan Tanjung Perak yang otomatis merupakan hilir mudik penumpang kapal dengan fenomena yang menyertainya yakni bisnis prostitusi secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, Puskesmas Perak Timur juga diberi mandat oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk menanggulangi permasalahan IMS dan HIV/AIDS pada Waria dan Gay di Kota Surabaya.

Layaknya sebuah klinik khusus WPS, Poli STD ini memiliki beberapa ruang yang tidak dimiliki oleh Puskesmas pada umumnya, yakni ruang obat, konsultasi kulit dan kelamin, VCT (Voluntery, Counceling, and Testing), laboratorium, serta ruang pemeriksaan dalam. Terdapat 18 petugas yang terlibat dalam pelayanan kesehatan kepada para WPS ini.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan khusus pada WPS, Poli STD ini memiliki jadwal khusus sehingga para WPS maupun masyarakat umum tidak saling terganggu. “Biasanya mbak-mbak itu periksa mulai hari Senin sampai Kamis sesuai jadwal per-wisma (tempat WPS bernaung, Red),” tukasnya.

Untuk mengawasi berbagai permasalahan kesehatan di kawasan lokalisasi, terutama berkenaan dengan perilaku sosial yang berisiko tinggi untuk tertular penyakit seksual, dr. Tati mengaku harus banyak memiliki inovasi. “Kita tidak kurang-kurang mas kalau yang namanya inovasi, meski mungkin kadang terbentur dana,” ungkap dokter yang mengawali kariernya sebagai PNS di Kabupaten Gresik ini.

Selama ini, lanjutnya, memang kinerja yang dilakukan Puskesmas harus bergantung kepada banyak pihak, baik yang berkaitan dengan pendanaan maupun dengan “kekuatan” yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. “Di sini (Puskesmas Putat Jaya, Red) kita tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, karena memang nantinya menyangkut kepentingan beberapa pihak, bukan hanya hubungan kita dengan masing-masing WPS itu saja,” ujar dr. Tati.

Sedikitnya ada enam kelompok besar yang membantu kelancaran pemeriksaan para WPS tersebut, antara lain 27 anggota Pokja Susila yang berasal dari masing-masing RW, Ketua RW, mucikari dan pemilik wisma, Muspika, LSM, dan BKKBN.

“Kita sangat terbantu dengan semua stakeholder tersebut, terutama dengan komitmen mereka semua. Setidaknya tanpa bantuan mereka, mustahil mbak-mbak itu mau periksa, karena kita tidak punya hak apa-apa untuk memaksa,” tambah dokter yang aktif sebagai Wakil Ketua Paguyuban Kepala Puskesmas Surabaya ini.

Berbagai gambaran pelayanan Poli STD Puskesmas Putat Jaya ini setidaknya juga dialami oleh Puskesmas Sememi yang juga memiliki kawasan lokalisasi di wilayah kerjanya. Puskesmas yang di nahkodai oleh dr. Lolita Riamawati ini menangani setidaknya 400 WPS yang terbagi pada 116 wisma di dua wilayah, yakni lokalisasi Klakah Rejo dan Sememi.

Pelayanan yang diberikan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Puskesmas Putat Jaya. Saat ditemui tim eHealth di tengah-tengah rapat rutin Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kecamatan Benowo, dr. Lolita mengungkapkan bahwa selama ini, Puskesmas Sememi memberikan pemeriksaan gratis bagi para WPS serta bertugas ganda sebagai pengontrol untuk penggunaan kondom bagi para WPS. “Selain memberikan pelayanan kesehatan, kita juga tidak henti-hentinya menghimbau penggunaan kondom untuk para WPS, yang memang telah disepakati bersama para stakeholder,” tegasnya.

Jika di Puskesmas Putat Jaya memiliki gedung tersendiri yakni Poli STD, Puskesmas Sememi masih harus melayani WPS di hari tertentu, yakni Senin dan Selasa bersamaan dengan pasien umum di satu gedung. “Kita menyiasatinya dengan begitu mas (mengatur jadwal pemeriksaan, Red), tapi mbak-mbak nya juga tidak sungkan. Karena kita perlakukan dengan perlakuan yang sama memang, tidak berbeda dengan pasien umum,” ujar dr. Lolita.

Namun, dokter yang juga sebagai Ketua KPA Kecamatan Benowo ini menyiasatinya dengan mengadakan kunjungan langsung ke lokalisasi. “Kadang karena alasan malu mereka tidak datang ke sini (Puskesmas Sememi, Red), akhirnya kita memberikan pelayanan kunjungan mobile clinic bagi WPS setiap hari Rabu, dan pemeriksaan Waria setiap hari Kamis,” tandasnya.

Namun demikian, kedua Kepala Puskesmas tersebut juga memiliki beberapa pengalaman, baik suka dan duka, saat bergelut dengan lingkungan lokalisasi. Bagi dr. Lolita, mendekati WPS dan memahami seluk beluk mereka secara mendalam adalah sesuatu yang berharga dan tidak mudah untuk didapatkan.

”Saya senang kalau mereka (WPS, Red) mulai cerita-cerita pengalamannya, terus mereka juga sudah mau berkomitmen untuk rutin periksa datang kesini (Puskesmas),” ungkap dr. Lolita. Begitu juga sebaliknya, sangat menyedihkan apabila para WPS mulai susah untuk datang memeriksakan diri di Puskesmas, dan memakai kondom. ”Saya sebenarnya sedih kalau harus melihat mereka merasa terpaksa melakukan penahpisan atau untuk melakukan konseling, perlu kerja keras untuk itu, padahal semua untuk kebaikan mereka sendiri,” tegasnya.

Lain lagi dengan pengalaman yang pernah dialami Kepala Puskesmas Putat Jaya, suatu ketika ia bersama stafnya harus melayani seorang ibu hamil yang positif (HIV, Red) tapi sulit sekali untuk dibujuk ke UPIPI Soetomo, suatu saat ia kesakitan karena kandungannya sudah membesar, akhirnya ia melahirkan di Puskesmas, sedangkan dr. Tati baru menjabat sebagai Kepala Puskesmas saat itu.

”Rasanya benar-benar saya ingat waktu itu, sampai-sampai baju yang saya gunakan untuk menolong waktu itu masih saya simpan sampai sekarang,” kenangnya. Saat ini baginya menangani pasien WPS bukan lagi hal istimewa, setidaknya dua tahun sudah ia bergelut dengan para WPS di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak. Baginya duka yang dialaminya lebih disebabkan apabila ia tidak banyak mendapatkan dukungan dari stake holder untuk melayani WPS, misalnya berkaitan dengan obat-obatan, reagen, dan dana kegiatan.

”Seringkali kami harus menyebar proposal kemana-mana, karena masalah kesehatan WPS ini kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi, kami selalu mencoba di lubang-lubang (kesempatan) mana saja yang bisa dimasuki,” tambahnya. Sebaliknya bagi dr. Tati, tergantikan sudah keringatnya apabila melihat beberapa WPS telah sadar untuk menggunakan kondom, periksa ke Puskesmas, dan ketika para WPS itu terbuka bercerita tentang keadaan tubuhnya. ”Kadang kasihan juga mendengar cerita mereka, yang bahkan meskipun sakit (IMS, Red) masih harus bekerja,” tegasnya.(Dlu)

Reporter/Foto : Dalu Karunia P